Cairkan Akhir Desember 2019, Bupati Sumendap : Jangan Coba-Coba Gunakan

Bupati Mitra James Sumendap SH

Ratahan – Dengan dikucurkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, Bupati James Sumendap SH, mengultimatimkan kepada kepala sekolah agar supaya tidak menggunakan Dana BOS afirmasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau pembelanjaan yang tidak sesuai dengan aturan peruntukan Dana BOS tersebut.

Bupati Sumendap menjelaskan bahwa, jika dana BOS afirmasi tersebut digunakan, dipastikan para kepala sekolah ini akan berurusan dengan masalah hukum. Karena itu ditegaskan Sumendap, tidak boleh Kepsek mengerjakan program kegiatan di luar tahun anggaran.

“Apabila ada Kepala Sekolah yang menggunakan dana BOS afirmasi yang baru masuk per 31 Desember 2019 itu, mereka pasti pidana semua atau masuk penjara. Ini saya peringatkan. Jangan coba-coba gunakan. Kalo ada yang gunakan saya pidanakan semua,” tegas Sumendap didepan sejumlah awak media, Kamis  (16/1/2020) bertempat di Villa Lamet.

Bupati Sumendap menyebutkan, keterlambatan realisasi dana BOS afirmasi dari Kemendikbud ke rekening setiap sekolah, ini merupakan kecerobohan pihak Kementerian melalui Departeman terkait.

“Ini kejahatan keuangan namanya. Yang salah Departeman. Ini yang saya persoalkan. Sangat tidak masuk akal anggarannya baru dicairkan per 31 Desember 2019 atau hari terkahir kerja di tahun berjalan. Makanya anggaran itu harus dikembalikan. Karena tidak mungkin digunakan. Sebab jika digunakan para kepala sekolah ini masuk penjara semua,” sebut Sumendap.

Lebih lanjut Bupati Sumendap mengatakan, terjadinya masalah ini tidak menutup kemungkinan adanya permainan ‘mafia’ di Kemendikbud karena mereka mengejar target penyerapan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

“Ini sebetulnya yang harus dibongkar. Jangan kemudian menjerumuskan jajaran saya (Kepsek). Tapi saya yakin Menteri tidak tahu soal ini. Sebab kalo Menteri tahu pasti Dia marah,” tukas Sumendap sembari menuturkan sikap yang diambilnya itu tak lain untuk menyelamatan para kepala sekolah.

Diketahui, dana BOS afirmasi yang masuk ke seluruh sekolah di Kabupaten Minahasa Tenggara sekitar Rp 12 miliar. Dan dari seluruh sekolah penerima belum satu pun kepala sekolah yang mencairkan dana tersebut. Ini dibuktikan dengan belum adanya permintaan otorisasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) yang merupakan syarat dalam mencairkan yang dimaksud. (*/Rusli)

Related posts

Leave a Comment