Diduga Potong Dana BLT, Hukum Tua Desa Soyowan Dinonaktifkan

Mitra –  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara menonaktifkan Hukum Tua Desa Soyowan (SL) dan mengeluarkan SK Pelaksana Harian (Plh) bagi Hukum Tua Desa Soyowan Harto Paendong, Jumat (26/6/2020).

Penonaktifkan Hukum Tua SL di sebabkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa tersebut duga bermasalah.

Sehinggga hal ini menjadi tanda awas bagi Hukum Tua di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) agar tidak main-main dalam melakukan penyaluran anggaran di tengah pandemi Covid-19. Dalam satu pekan terakhir, tercatat dua kumtua dinonaktifkan akibat penyaluran yang diduga bermasalah.

Oknum SL, Kumtua Desa Soyowan, Kecamatan Ratatotok harus menerima sanksi pemberhentian sementara lewat Surat Keputusan (SK) Nomor 4 Tertangal 26 Juni 2020. Penonaktifan dirinya menyusul Hukum Tua  Desa Bentenan, Kecamatan Pusomaen yang juga bernasib serupa beberapa hari sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mitra Roy Lumingas mengungkapkan, penonaktifan sementara SL dilakukan setelah adanya laporan persoalan penyaluran BLT. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti lewat pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas internal.

“SL dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut, ditunjuk Plh HukumTua Soyowan atas nama Harto Paendong,” terang Lumingas.

Kesempatan yang sama, Plt Inspektur Kabupaten Mitra Marie Makalow mengatakan, pihaknya saat ini terus mendalami adanya laporan ataupun temuan terkait penyaluran BLT di setiap desa yang ada di Mitra.

“Sudah ada dua kumtua yang dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Ini menjadi tanda awas bagi para Hukum Tua terkait penyaluran BLT. Pastikan prosesnya dilakukan sesuai aturan, transparan dan tepat sasaran,” tegas Makalow.

Dia menambahkan agar para HukumTua tidak salah mengartikan klasifikasi masyarakat penerima. Ketentuannya sudah diatur lewat aturan.

“Selanjutnya harus ditegaskan jika tidak dibenarkan BLT bagi warga penerima dilakukan pemotongan dengan alasan apapun agar tidak berimplikasi hukum atau bernasib sama dengan Hukum Tua yang dinonaktifkan,” pungkasnya. (*/JM)

Related posts