oleh

Aliansi Jurnalis Sulteng di Palu Gelar Demonstrasi, Tolak Revisi UU Penyiaran

Palu-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis di Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar aksi unjuk rasa, menolak revisi Undang- Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran, karena dinilai memberangus kebebasan pers yang ada.

Aksi penolakan itu, revisi digelar di Tugu Nol Kilometer, jalan Hasanudin Kota Palu, Jumat (24/05/2024) sore.

Puluhan jurnalis lintas organisasi profesi, baik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulteng, berkumpul dalam aksi demo tersebut, dengan membawa berbagai poster dan tulisan diantaranya, tolak revisi RUU Penyiaran. Bahkan sebagian jurnalis meletakkan kartu persnya di jalan, sebagai bentuk protes keras mereka.

Kordinator lapangan (Korlap) Aliansi Jurnalis Sulteng, Andi Saiful, mengatakan, mengapa RUU penyiaran problematik dan layak di tolak ? Perluasan definisi penyiaran draf revisi UU Penyiaran versi rapat Badan Legislasi (Baleg) pada 27 Maret 2024 , memperluas definisi penyiaran dengan mencakup teknologi digital seperti internet, yang sebelumnya tidak termasuk dalam UU Penyiaran 2002.

“Ini menambah subjek hukum baru, yaitu ‘Platform digital penyiaran’, yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi di platform digital,” teriak Andi dalam orasinya.

Lalu sebut dia, larangan menayangkan jurnalisme investigasi, pasal 50 B ayat 2 (c) melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers tanpa penyengsoran.

Larangan tersebut, kata dia, jelas menyasar kerja-kerja jurnalisme investigasi, baik di media arus utama maupun di platform digital, membungkam kemerdekaan pers.

“Olehnya itu AJI Palu, PFI Palu, IJTI Sulteng, AMSI Sulteng, menolak keras draf revisi UU penyiaran Maret 2024, dan meminta pihak DPR RI menangguhkan hingga periode mendatang, ” tukasnya.

Ketua AJI Palu, Yardin Hasan, mengatakan , penolakan terhadap RUU Penyiaran bukan untuk kepentingan jurnalis semata, tapi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

“Sebab dari ujung semua ini, masyarakat yang rugi, tidak mendapatkan informasi terbaik dan kredibel,” katanya.

Ia mengatakan , diujung pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) pers mendapatkan kado hadiah pahit. Ini adalah regulasi buruk dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

“Presiden Jowi di ujung pemerintahannya, justru mau membungkam demokrasi, membatasi kebebasan berpendapat dengan aturan ugal-ugalan,”pungkasnya.

Salahsatu peserta aksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, Taufik, dalam orasinya, menegaskan, bila revisi RUU Penyiaran di sahkan, maka berita-berita berkualitas tidak akan dinikmati.

“Maka koalisi Jurnalis menolak revisi RUU penyiaran, sebab tidak ada jaminan pemberitaan berkualitas, kritik terhadap negara, ketika revisi UU tersebut akan disahkan oleh negara,”ujarnya.

Ia menyebutkan ,revisi RUU penyiaran adalah upaya pembungkaman kebebasan berpendapat, dilakukan oleh negara.

Olehnya sebut dia ,pihaknya dari organisasi masyarakat civil (CSO) turut bersolidaritas terhadap sikap jurnalis yang menolak revisi UU penyiaran itu.

Aksi demo serupa juga dilakukan para jurnalis di berbagai daerah, untuk menolak RUU penyiaran tersebut. (*/NAL)