ROR-RD Bersama Forkopimda Tanam Pohon di Bukit Marawas

MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.SI. IPU. Asean. Eng bersama Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi dan Forkopimda Minahasa meninjau lokasi Bukit Marawas menuju jalan Papakelan sampai Makawembeng. Kamis, (14/01/2021). Hadir bersama bupati, Forkopimda Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Lingkungan Hidup, camat Tondano Timur, Kabag Prokopim, Kabag SDA. Bupati ROR menyampaikan peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya longsor dan banjir di kelurahan Papakelan. “Selain itu juga kami Forkompimda melakukan penghijauan di lokasi tersebut yaitu menanam pohon agar…

selengkapnya

Hadiri Pelantikan 3 Anggota DPRD Sulut PAW, Wagub Kandouw : Mari Terus Berkarya dan Berikhtiar

SULUT  –  Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengambilan janji Herry Rotinsulu, Hendry Walukow dan Herol Kaawoan sebagai anggota DPRD Sulut Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2021-2024 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Kamis (14/1/21). Kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. Dalam sambutannya, Wagub Kandouw mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan seluruh masyarakat Sulut mengucapkan selamat kepada ketiga…

selengkapnya

Melanggar SE Mendagri, Bupati Morut Tidak Bisa Lakukan Mutasi Pejabat

MORUT – Keinginan Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Moh. Asrar Abd. Samad, untuk melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemda Morut merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri. Dalam SE Mendagri nomor 820/6923/SJ tertanggal 23 Desember 2020, Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara tegas melarang adanya pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam SE tersebut disebutkan, penggantian pejabat baru bisa dilakukan setelah Gubernur, Bupati dan Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dilantik. Selain itu tidak…

selengkapnya