Ratahan – Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar sosialisasi dan pengawas pemilihan hukum tua, serta deklarasi pemilihan hukum tua serentak Tahun 2019, bertempat di Sport Hall Kantor Bupati, Jumat (13/9/2019).
Bupati Mitra James Sumendap SH dalam sambutannya mengatakan bahwa dari 100 desa yang awalnya direncanakan menggelar Pilhut, tiga desa diantaranya harus ditunda pelaksanaannya.
“Jadi hanya 97 desa yang akan menggelar Pilhut serentak ini. Tiga desa lainnya, yakni Ratatotok Muara, Ranoketang atas, dan Minanga, harus ditunda pelaksanaannya karena hanya satu calon,” ujar Sumendap.
Dikatakannya, Hukum Tua dan Bupati tanggung jawabnya sama, hanya berbeda pada wilayah pemerintahan yang lebih kecil.
Menurutnya, saat ini yang dicari adalah pemimpin yang berkualitas, bukan sekedar hanya punya dukungan, apalagi uang.
“Sehebat apapun kepala daerah kalau Hukum Tua tak punya kemampuan untuk memimpin, tak pernah punya pengalaman dalam berorganisasi tak pernah terlibat dalam sosial masyarakat, hanya karena punya uang lalu ingin menjadi Hukum Tua maka daerah sulit untuk maju,” tandas Sumendap.
Dirinya mengajak semua masyarakat untuk bersama menjaga marwa demokrasi, apalagi Mitra menjadi yang pertama di Republik Indonesia, dimana dalam Pilhut menyiapkan panwas dan personil untuk pengamanan, serta melakukan fit and proper tes.
“Saya minta semua tokoh masyarakat, tim sukses, calon dan para pendukung, serta seluruh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pilhut,” ujarnya.
Lanjutnya, kalau ada yang kurang puas karena ada calonya yang tak lolos fit and proper test maka tidak perlu ada riak-riak dan memprovokasi masyarakat.karena yang di cari adalah pemimpin yang berkualitas serta memahami aturan dan berwawasan luas.
Dirinya mempersilahkan menempuh jalur Hukum ke PTUN dan nanti tim penguji yang adalah para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik yang akan membuktikan karena mereka memiliki standar nilai yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
“Baru Minahasa Tenggara, satu-satunya yang lakukan fit and proper test calon Hukum tua dengan menghadirkan para teknokrat dari Unsrat, Unima, dan Politeknik sebagai tim penguji. Jadi Kalau ada calon yang tidak lolos maka jangan tanya ke Bupati, Kadis PMD dan Camat. Silahkan gunakan jalur yang sepantasnya,” tukasnya.
Diakhir kegiatan dilakukan Deklarasi Damai oleh 275 calon Hukum tua di 97 desa yang akan menggelar Pilhut, untuk bersama-sama mendukung dan menciptakan Pilhut yang berintegritas, tanpa money politic.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel I Wayan Eka Miarta, jajaran Pemkab Mitra, para calon Hukum Tua, serta panitia dan pengawas. (Rusly M).
Komentar