Ketua Umum PWI Pusat Melayat Almarhum Agus Parengkuan

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari didampingi Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga, melayat jenazah wartawan senior Agus Parengkuan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jumat (18/10/2019). Mantan Duta Besar RI untuk Italia August Parengkuan meninggal dunia pada Kamis pagi, (16/10) dalam usia 76 tahun. Mantan wartawan Kompas itu menjadi dubes pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilantik pada 3 September 2012. August Parengkuan memulai karirnya sebagai wartawan Harian Kompas (1965-1981), lalu menjadi Redaktur Bidang Politik, Wakil Redaktur Pelaksana (1989-1990),…

selengkapnya

DPP KNPI Gelar Rakornas dan Orientasi

Ketua DPP KNPI Haris Pratama dan Sekjen DPP KNPI Jackson Kumaat Manado – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Orientasi, 4-6 Oktober 2019 dengan mengangkat tema ‘Pemuda Berani Bersatu’, dengan mengusung misi ‘Merawat Harmoni Bangsa’. Kegiatan diikuti oleh seluruh DPD KNPI se-Indonesia dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Seremoni pembukaan Rakernas ini diawali dengan Deklarasi Pemuda di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Jumat (4/10/2019). Ketua umum DPP KNPI Haris Pertama, dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas menyampaikan, agar seluruh pengurus KNPI untuk bisa menjalankan program-program…

selengkapnya

PWI Beri Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada Presiden Ketiga BJ Habibie

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar kepada Presiden ketiga RI BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia atas kebijakannya yang membuka keran kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia. “Kami sadar betul kebebasan pers didapatkan di era Pak Habibie,” kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, di kediaman mendiang BJ Habibie, di Jakarta, Senin (16/9/2019). Ia didampingi jajaran pengurus PWI, antara lain Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, dan Ketua Bidang Pengembangan Daerah PWI Akhmad Munir, Ketua Bidang Luar Negeri Abdul Aziz, Wakil Sekjen…

selengkapnya

Jerry Massie : Tanpa Dewan Pengawas,Kinerja KPK Tidak Maksimal

Jakarta –  Revisi UU KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) antara lain mengatur pembentukan dewan pengawas. Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, dewan pengawas memang sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK. “Yang perlu diperkuat yakni peran KPK sebagai lembaga Ad Hoc. Bagi saya perlu juga ada lembaga pengawas yang mengawasi tugas KPK karena selama ini tidak ada yang mengawasi lembaga ini. Bukan tidak mungkin ada permainan di tubuh KPK sendiri,” kata Jerry, di Jakarta, Minggu (08/09/2019) seperti di lansir  jppn.com. Jadi,…

selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU KPK Bukan Berarti Mengembosi

Dr Jerry Massie PhD Jakarta – Sebenarnya tidak semua pasal dalam revisi UU KPK No 30 Tahun 2002 itu kurang afdol. Kalau ada yang dirasa perlu direvisi bukan berarti digembosi atau dilemahkan. Memang publik dikejutkan suddenly atau tiba-tiba DPR mengambil langkah seribu untuk merevisi UU ini kendati sudah diusulkan pada 2017 lalu. Ini terlalu dilematis saat seleksi capim KPK sedang dilakukan. Ada berapa yang penting juga direvisi tapi untuk soal penyadapan lebih baik tetap saja jangan di korek atau diobok-obok lagi aturannya. Yang perlu di perkuat yakni peran KPK sebagai…

selengkapnya

Jerry Massie : Diperlukan Dewan Pengawas Untuk Awasi Kinerja KPK

Pengamat politik dari Political And Public Policy Studies Jerry Massie Jakarta – Pengamat politik dari Political And Public Policy Studies Jerry Massie mendukung DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, salah satu pasal yang ingin ditambahkan tentang revisi itu adalah adanya pembentukan dewan pengawas lembaga anti rasuah itu. Menurut dia, Dewan Pengawas sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK. Jika KPK tidak dikontrol maka kinerja lembaga anti rasuah tersebut akan tidak maksimal sehingga perlu ada pengawas untuk ‘Auxiliary State Body’. “Yang perlu diperkuat yakni peran…

selengkapnya

Dihadiri Kepala Daerah, Jokowi Emosi Bahas Sampah di Rapat Terbatas

Jakarta, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak meluapkan kekesalannya saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). “Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan. Seinget saya sudah 6 kali sejak saya jadi Wali Kota. Saya ngomong apa adanya,” ujar Jokowi saat memimpin ratas. Kata Jokowi persoalan sampah sudah harus diselesaikan dan dikerjakan. Namun kata dia, hingga dirinya menjadi Presiden, belum ada perkembangan. “Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama, tapi…

selengkapnya

Presiden Jokowi Tekankan Enam Hal Untuk Kembangkan Destinasi Wisata Prioritas

Jakarta – Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti sejumlah kunjungan kerjanya ke beberapa provinsi dengan kawasan wisata beberapa waktu belakangan ini. Pada Senin, 15 Juli 2019, Presiden bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas yang membahas pengembangan destinasi wisata prioritas. Rapat terbatas tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta. Melalui kunjungannya ke beberapa destinasi wisata seperti Mandalika, Danau Toba, sejumlah lokasi di Manado, dan Labuan Bajo, Kepala Negara mendapati adanya permasalahan yang harus dibenahi. Secara umum, dirinya melihat permasalahan dalam hal tata ruang di daerah atau wilayah tujuan wisata. Ia berharap agar permasalahan…

selengkapnya

Jerry Massie : Kota Pemerintahan dan Bisnis Sebaiknya Dipisahkan

Direktur Eksekutif (Political and Public Policy Studies), Jerry Massie Jakarta- Saya sangat sepakat dan setuju jika Indonesia capital dipindahkan. Kendati anggarannya cukup gede yakni Rp 466 triliun. Namun, dipindahkannya ada berbagai pertimbangan dan alasan. Hal itu di katakan Direktur Eksekutif (Political and Public Policy Studies), Jerry Massie,kepada Redaksi Sulut.com, Kamis (02/04/2019) di Jakarta Di katakan kalau kita memakai teori X dan Y maka ada kekurangan dan kelebihan jika ibukota dipindahkan. Berkaca dari Malaysia yang berhasil memindahkan kota pemerintahannya. Dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Tapi, kota bisnis tetap Kuala Lumpur.…

selengkapnya

Pengamat IPI : Jokowi Jangan Hanya Fokus Pada Infrastruktur,Tapi Perkuat Sektor Ekonomi

Presiden Joko Widodo Jakarta  – Direktur Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengatakan pada Debat Pilpres ke-5 nanti, paslon nomor urut 01 Jokowi harus bisa meyakinkan publik bahwa dirinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Pasalnya, selama 5 tahun kepemimpinannya, Jokowi belum berhasil mencapai janji 7 persen yang ia ucapkan kala kampanye lantaran per 2018 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mandek di kisaran 5 persen. Salah satu hal yang dapat dilakukan petahana, menurut Jerry, sudah harus mengarahkan fokusnya pada pembuatan strategi ekonomi yang mumpuni. Bahkan apabila…

selengkapnya